Kamus Hukum

KAMUS HUKUM

A

Abolisi

Penghapusan tuntutan oleh Presiden kepada seseorang atau

sekelompok orang yang melakukan tindak pidana

Accessoir

Perjanjian tambahan yang berlaku dan absah sesuai perjanjian pokok

Actio Popularis

Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum

secara perwakilan (Citizen Law Suit)

Ad hoc

Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan

atau jangka waktu tertentu

Agunan

Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

Akta di bawah tangan

Akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan atau

perantaraan pejabat berwenang (Notaris)

Akta Otentik

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang

berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk

yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini memiliki kekuatan

pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan

pengadilan

Amandemen

Perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau

penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan

perundang-undangan

Amar

Pokok suatu putusan pengadilan, yaitu setelah kata-kata

memutuskan atau mengadili. Juga disebut dictum

Amdal

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal berupa dokumen

Amnesti

Penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada

seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu

Anjak piutang (Factoring)

Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana

dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambilalihan

serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari

suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan

dalam maupun luar negeri

Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine praevia

lege poenali)

Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang

mengaturnya lebih dahulu

Arbitrase

Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar lembaga

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dilakukan

oleh arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri

B

Badan Hukum

Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang

Banding

Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar

putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi

Batal demi hukum

Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat

perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi

Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi

upaya hukum yang lebih tinggi

Berita Acara Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat,

dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana

BPN

Lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak

atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis

mengenai tanah

Buku Tanah

Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat

informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah

Buruh Migran

Seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan yang

dibayar dalam suatu Negara di mana dia bukan menjadi

warganegaranya

C

Cakap

Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang

oleh peraturan perundang-undangan

Cessie

Pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan

kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang

(kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik

atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya

pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (debitur)

Citizen Law Suit

Hak Gugat Warganegara

Class Action

Suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih

yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri

dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak,

yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara

wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud

D

Dakwaan

Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan

terhadap terdakwa

Droit de suite

Hak kebendaan seseorang untuk mempertahankan atau menggugat

bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada

Dapat dibatalkan

Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang

membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan

hukum tersebut tetap berlaku

Debitur

Individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur

Duplik

Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus

pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum

E

Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan

Eksekusi Hak Tanggungan

Tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan

menjual hak atas yang dibebani hak tanggungan

Eks napi

Mantan nara pidana

F

Federasi Serikat Buruh

Merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 5 serikat buruh.

Federasi Serikat Buruh memiliki anggota sekurang-kurangnya sekitar

50 orang

Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

Financial Leasing

Jenis leasing di mana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi)

bagi lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan

membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama

HANAN YANG MAHA ESA, yang mempunyai kekuatan

Eksekutorial

G

Genosida

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok

bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau

mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan

tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam

kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dan

kelompok tertentu ke kelompok lain

Grasi

Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan

oleh Presiden

Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang,

diskon, komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

lainnya

Grosse Akta

Salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan tulisan pada

kepala akta: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang mempunyai kekuatan eksekutorial

H

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Hak milik atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah

susun yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang

bersangkutan

Hak atas Tanah

Hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan,

sekelompok orang, atau badan hukum

Hak Gugat Organisasi

Legal Standing

Hak Gugat Warganegara

Hak orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan

warganegara atau kepentingan publik termasuk kepentingan

lingkungan yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut

agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan

kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi

Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas

tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama

30 tahun

kreditur lain

Hak Guna Usaha

Hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian,

perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan

usahanya di Indonesia

Hak Milik

Hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas

tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas

tanah

Hak Normatif Buruh

Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain

Hak Preferen

Hak didahulukan dari kreditur lain

Hak Sewa

Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk

menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu

sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa

Hak Tanggungan

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap

Hak Uji Formil

Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan

Hak Uji Materiil

Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta

apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak

mengeluarkan suatu peraturan tertentu

Hibah

Pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik

kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup

Harta Bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Harta gono-gini

Harta bersama

Hukum Acara

Hukum tentang prosedur, panduan, dan tata cara proses persidangan

di Pengadilan

Hukum Administrasi

Hukum yang mengatur praktek penyelenggaraan pemerintahan, atau

administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup

aturan mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan

fungsi pelayanan publik

berkurang dan pelayanan, sebagai akibat peristiwa atau keadaan

Hukum Tata Negara

Hukum yang mengatur aturan pokok Negara dan organisasi Negara

beserta lembaga-lembaganya

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan

Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dan

pemberi kerja

Hukum Waris

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi

ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing

I

Ideologi

Cara memandang segala sesuatu

Imparsial

Tidak memihak, netral

J

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagai pengganti sebagian, dan penghasilan yang hilang, atau

yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,

bersalin, hari tua, dan meninggal dunia

Jaminan Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

penerima fidusia terhadap kreditur lainnya

Jaminan kecelakaan kerja

Jaminan sosial yang diberikan kepada buruh yang mengalami

kecelakaan saat mulai berangkat sampai tiba kembali di rumah dalam

rangka melaksanakan hubungan kerja. Penyakit yang timbul akibat

melakukan pekerjaan termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja

Jaminan Kredit

Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang

untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang

Jawaban

Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam

kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut

umum

Judicial Review

Upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum

yang dkeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif

pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang

K

Kasasi

Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari MahkamahAgung

untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilanpengadilan

terdahulu dan ini merupakan pengadilan terakhir

Keimigrasian

Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara

Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik

Indonesia

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum

Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik

yang di kepala akta tertulis: ?Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa? memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu

putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena

pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau

Keterangan Saksi

Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan

tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan

atau dialaminya sendiri

Keterangan Terdakwa

Keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Keputusan Tata Usaha Negara

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara/

Pemerintah yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual,

dan final yang artinya Keputusan itu dapat ditentukan wujudnya,

tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara definitive

Klausul Eksemsi

Klausul dalam perjanjian yang mengecualikan pihak dalam perjanjian

bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi

Komparisi

Bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak

yang bertindak mengadakan perbuatan hukum

Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban

pelanggaran berat HAM atau keluarga korban yang merupakan ahli

warisnya sesuai dengan kemampuan uang Negara untuk memenuhi

kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri

sendiri

Kompetensi

Cakupan dan batasan dari wewenang Pengadilan untuk memutus

suatu perkara

Kompetensi Absolut

Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan

lingkungan peradilan yang bersangkutan yaitu Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan

Militer

Kompetensi Relatif

Wewenang pengadilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan

yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan

hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh

hanya dalam satu perusahaan melalui suatu musyawarah yang

ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral

Konstitusi

Undang-Undang Dasar. Bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945)

ataupun tidak tertulis seperti di Inggris

Konstitusional

Sesuai dengan konstitusi

Konsensus

Kesepakatan politik

Korupsi

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri

sendiri

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yeng mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga

Kreditur

Individu maupun badan hukum yang memiliki tagihan atau piutang

terhadap debitur

Kuasa

Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu

Kuasa Hukum

Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan

tindakan hukum atas nama klienya

L

Laporan

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan

kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya

peristiwa pidana

Leasing

Suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal

untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk

suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala

Lessor

Yang menyewakan barang modal

yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (hak opsi) dari

perusahaan (debitur atau lessee) untuk membeli barang-barang

modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang

jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati

bersama

Legalisasi

Pengesahan, keterangan kebenaran

Legal Standing

Hak gugat organisasi

Legislasi

Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari

perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR,

persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR,

serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah

Legislatif

Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang

Lembaga Arbitrase

Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk

memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut

juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu

hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa

Lessee

Yang menyewa barang modal

Limitatif

Terbatas

Locus delicti

Tempat terjadinya kejahatan

M

Mediasi

Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli

maupun melalui seorang mediator yang netral

Mogok Kerja

Tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara

bersama-sama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau

memperlambat pekerjaan

Monopoli

Kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu

kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang

atau jasa

Mazhab

Paham/ Aliran berpikir

O

Ombudsman

Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi,

monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh

aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan

Operating Leasing

Jenis leasing dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih

(opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut            

P

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan

pengusaha

Pelanggaran Berat HAM

Pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang

atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing),

penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau

diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic

discrimination)

Pemberi Fidusia

Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan

fidusia

Pemberian Kuasa

Suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan

kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan

Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP

Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan

Penanggungan (Borgtocht)

Jeminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur

untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak

memenuhi kewajibannya

Penataan ruang

Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang

Pengadilan Agama

Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orangorang

yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan,

antara warganegara dengan pejabat tata usaha Negara

Wasiat, dan Hibah; yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf

dan Shadaqoh

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri

yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan

terhadap perselisihan hubungan industrial

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani

perkara korupsi

Pengadilan Militer

Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau

pelanggaran yang dilakukan oleh militer

Pengadilan Pajak

Pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak

Pengadilan Niaga

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa

yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual,

serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha Negara

Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada

pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang

yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya

Pengampuan

Keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap

tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak

dalam lalu lintas hukum

Penyelidik

Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan

rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang

dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan)

Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang (KUHAP)

Penyelidikan (UU Pengadilan HAM)

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada

tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak

asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM

Penyidik

Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu) yang melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan

bukti tentang terjadinya sebuath kejahatan guna membuat semakin

terang kejahatannya, dan mencari tersangka

Penyidikan (Hukum Acara Pidana)

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan

menemukan tersangkanya. Termasuk di dalamnya adalah

pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan

atau penahanan

Perda

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan

persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah

Perdagangan perempuan

Tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari

keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan

perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan

pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik,

seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara

sewenang-wenang

Perikatan

Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para

pihak

Perjanjian

Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum

untuk melakukan isi

Perjanjian Kerja

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi

kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para

pihak

Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban

kedua belah pihak hasil perundingan antara serikat buruh atau

beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa

pengusaha atau perkumpulan pengusaha

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu

Perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka

waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan

Perjanjian Penempatan

Perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan

calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak

dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan

Perkawinan Campur

Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang

berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi

dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Perselisihan Hubungan Industrial

Perbedaan pendapat yang mengaibatkan adanya pertentangan antara

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh

karena adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan,

perselisihan PHK, dan perselisihan serikat buruh

Perselisihan Hak

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya

perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Perselisihan Kepentingan

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya

kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan

syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat

mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah

satu pihak

Perselisihan antar Serikat Pekerja

Perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/

buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya

kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan

kewajiban keserikatpekerjaan

Perundingan Bipartit

Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha

dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial

Petitum

Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada akhir

surat gugatan

Piutang

Hak untuk menerima pembayaran

Posita

Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan

gugatan

Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke

hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap

Praperadilan

Persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya

tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga

berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian

penyidikan atau penuntutan

Putusan Pengadilan

Putusan Hakim yang menyelesaikan perkara

Putusan Provisi

Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan

pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan

Putusan Sela

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya

pemeriksaan pokok

Putusan Verstek

Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara

pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata)

R

Rehabilitasi

Hak seseorang untuk mendapat pemulihan nama baik karena proses

hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadi

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

Reparasi

Upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke

kondisinya sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya.

Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau

hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak atau dirampas

Replik

Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa

penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat

atau pembelaan terdakwa

Restitusi

Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada

korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dapat

berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk

kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan

tertentu

S

Sale and Lease Back

Jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri,

kemudian barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan

selanjutnya lessor menyewakan barang tersebut kepada lessee

kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing

Sertifikat

Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan

Serikat Buruh

Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di

perusahaan maupun di luar perusahaan. Anggota Serikat Buruh

minimal 10 orang

Staatsblad

Lembar Negara

Standing

Hak orang perorangan ataupun kelompok/organisasi di pengadilan

sebagai pihak penggugat

T

Terdakwa

Seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Tersangka

Seseorang yangd disangka melakukan tindak pidana atas dasar bukti

permulaan yang cukup. Sebutan tersangka dipakai biasanya setelah

polisi dan jaksa penuntut umum telah melakukan penyidikan

terhadapnya

Tertangkap tangan

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak

pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu

dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai

sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian

padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan

untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah

pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak

pidana itu

Tunjangan Tetap

Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya

dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran

Tunjangan Tidak tetap

Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya.

Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja

U

Upah

Hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/

buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Upah Lembur

Upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja

yang telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam

sehari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau

jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam seminggu

Upah Minimum

Upah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota atas usulan

Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan

hidup perbulan

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di

masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan

kebutuhan minimum

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masingmasing

provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan minimum

Upah Pokok

Upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau

jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan

Upaya Hukum

Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau

hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

W

Wanprestasi

Cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi

kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi

kerwajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan

Wasiat

Kehendak seseorang (pewaris) mengenai apa yang harus dilakukan

terhadap harta kekayaannya jika ia meninggal dunia

Y

Yurisdiksi

Daerah/wilayah hukum: kekuasaan mengadili

Yudikatif

Kekuasaan kehakiman

Yurisprudensi

Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan

putusannya dalam kasus yang serupa

Z

Zonasi

Pembagian wilayah